Tolak Pengesahan RAPBD Lampung Tengah 2020, Fraksi Gerindra Sorot Penyertaan Modal PT. BPRS RAJASA, Diikuti Aksi Walk Out

Tolak Pengesahan RAPBD Lampung Tengah 2020, Fraksi Gerindra Sorot Penyertaan Modal PT. BPRS RAJASA, Diikuti Aksi Walk Out

Jumat, 29 November 2019, 10:33 AM
Tolak Pengesahan RAPBD Lampung Tengah 2020, Fraksi Gerindra Sorot Penyertaan Modal PT. BPRS RAJASA, Diikuti Aksi Walk Out 
PATROLIBINS.CO.ID,  LAMPUNG – Fraksi partai Gerindra Lampung Tengah (Lamteng) menolak pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Lamteng 2020.

Pasalnya, pengesahan RAPBD itu terlalu cepat, sedang kekurangannya masih banyak dan harus disempurnakan sesuai koridor hukum yang berlaku sebelum pengesahan.

Salah satu kekurangannya itu menurut Jubir Fraksi Partai Gerinda, Mukadam adalah penyertaan modal yang diberikan kepada PT BPRS RAJASA yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) senilai RP. 3.5 M.

Mukadam menilai, dalam Rencana Pembanguan Jangka Panjang (RPJP), PT. BPRS RAJASA dirasa belum menguntungkan, namun, kata dia, malah dianggarkan lagi untuk 2020.

“Satu sisi BUMD itu punya Peraturan Daerah (Perda) tentang penyertaan modalnya sendiri, cuma yang jadi pertanyaan kami, apakah dengan Aset PT BPRS RAJASA sebesar 43 M dengan PAD uang di peroleh dari tahun ketahun 1.2 M  inikan perlu kita pertanyakan sedangkan sudah menjadi kesepakatan antara tim tapd dan badan anggaran dprd pada rapat tgl 18 November untuk ditunda dalam penyertaan modal ke PT. BPRS RAJASA. Agar kedepan lebih transparan dalam pengeloan BUMD Lamteng,” ungkap Mukadam, Kamis (28/11/2019).

Sebagai BUMD, lanjut Mukadam, PT. BPRS RAJASA jangan hanya menghabisakan anggaran saja, melainkan juga mempunyai kewajiban memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bagus.

I Kadek Asian Naviri Memambahkan dari Fraksi PDIP PT. BPRS RAJASA Diskriminatif di karnakan Lampung Tengah, Miniaturnya Indonesia agar PT. BPRS RAJASA bisa merangkul pasrah disemua lapisan masyarakat.

Agus Suwandi dari Fraksi Golkar Menilai penyertaan modal BPRS RAJASA di minta di tunda karna dari awal BPRS RAJASA tidak transpran dalam penyampai data alasan-alasan dalam penyertaan modal.

Intrupsi terus berlanjut sampai sidang di skor untuk pembahasan di tingkat fraksi. Namun setelah di Buka kembali.

Mukadam dari Partai Fraksi Gerindra tetap konsisten karna menggap banyak kewajiban dasar lain di bidang Pendidikan, Kesehatan, PU, Ketertiban dan Sosial seharusnya menjadi perhatian lebih jika di bandingkan penyertaan modal PT. BPRS RAJASA. Maka fraksi Gerindra WO atau Walk Out.

Di ikutin Fraski Partai Nasdem Yuniza Saputra dan terlebih dahulu aksi wo atau Walk Out, oleh satu anggota fraksi Partai PDIP I Kadek Asian Naviri,yang menarik perhatian karna ketua dpc adalah sekaligus Bupati lamteng. Dan saya siap mendapatkan sanksi organisasi dalam hal penolakan penyertaan modal PT. BPRS RAJASA ujarnya. *(*)

TerPopuler