Walikota Bekasi Terima Kunker DPR RI Terkait Efektivitas Penanganan Bencana Dan Menerima Bantuan Dana Rp. 500.000.000,- -->

Walikota Bekasi Terima Kunker DPR RI Terkait Efektivitas Penanganan Bencana Dan Menerima Bantuan Dana Rp. 500.000.000,-

Rabu, 03 Februari 2021, 8:38 PM

 

Walikota Bekasi Terima Kunker DPR RI Terkait Efektivitas Penanganan Bencana Dan  Menerima Bantuan Dana  Rp.500.000.000,-

PATROLI BINS, KOTA BEKASI - Anggota Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja Spesifik ke Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka Efektivitas Penanganan Bencana di Gate 19 Stadion Patriot Chandrabaga, Rabu 3 Februari 2021.


Pada kesempatan ini, DPR RI juga memberikan dukungan kepada Pemerintah  Kota Bekasi berupa ; Rapid Test Antigen SD Biosensor sebanyak 5.000 tes, Desinfektan Sprayer 10 Unit, Desinfektan 25 derijen,  Suplemen Herbal 80 Paket, Masker INA united 10.100 Pcs dan Masker Kain 20.000 Pcs. 


Serta, bantuan dana siap pakai untuk siaga darurat bencana banjir dan lainnya di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 sebesar Rp. 500.000.000 ( Lima Ratus Juta Rupiah) dan diterima langsung oleh Wali Kota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi. 


Turut hadir pada acara tersebut Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Kepala BPBD Kota Bekasi, Kepala Dinas Sosial dan jajaran Pemerintah  Kota Bekasi terkait. 


Pada kesempatan itu Wali Kota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi mengatakan pada sambutannya bahwa penanganan Efektivitas Bencana di Kota Bekasi harus diselesaikan secara urutan mulai dari hulu ke hilir. 


" Banjir yang ada di beberapa titik di Kota Bekasi memiliki kendala terutama aliran sungai dan tata ruang sehingga dibutuhkan kerjasama antar daerah yang baik dalam menciptakan mitigasi bencana "


Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (dikutip di Pasal 1 ayat 6 PP No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana). 


Menurut Wali Kota Bekasi, sebelumnya Kementerian PUPR telah membuat 3 tahap perbaikan Aliran sungai dengan nilai APBD mencapai 4.3 triliyun dengan kurun waktu 3 tahun. Meskipun begitu, masih banyak masyarakat yang menggunakan daerah sekitar bantaran sungai untuk dijadikan tempat tinggal. 


Wali Kota lalu menceritakan kepada rombongan tentang banjir hebat yang melanda awal tahun 2020 di salah satu perumahan di Kota Bekasi. 


" Saya pernah berkunjung ke salah satu perumahan Pondok Gede Permai di Kecamatan Jatiasih, melihat banjir yg mencapai 1 lantai, ketika saya ajak mereka untuk pindah, sayangnya mereka menolak karena sudah betah tinggal disini"


Dan untuk saat ini kami ( Pemerintah) berfokus kepada pembangunan Embung Kolam,Tandon, maupun Folder untuk menahan air karena dilansir di BMKG cuaca Ekstrim akan memuncak di bulan Februari. 


" Terutama di Kecamatan Jatiasih, Medan Satria, Bekasi Utara sering dilanda bencana  jadi nanti kita siapkan Embung untuk menahan banjir "


Berkaitan dengan pandemi covid-19 yang melanda Kota Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi sudah menghabiskan 160.000 pcr dan terkonfirmasi hampir 20.000 dengan rasio jauh lebih rendah dari yang telah ditetapkan WHO. 


"Alhamdulillah bantuan dari BNPB dan DPR RI sangat membantu Pemerintah dan akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan juga kita sebagai pemerintah harus terus menggalakan 4 M demi kesehatan masyarakat "


Bergantian pada acara yg sama, Pemimpin rombongan sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H. TB Ace Hasan Shadzily menjelaskan maksud dan tujuannya datang


" Salah satu ranah kami di Komisi VIII untuk menanggulangi bencana, sebelumnya telah dijelaskan oleh Wali Kota Bekasi bahwa Kota Bekasi sering dilanda bencana baik itu banjir maupun virus covid-19 "


Beliau kemudian menjelaskan ingin mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bekasi dengan pemerintah pusat dalam memotivasi penanggulangan bencana.


" Terus terang banyaknya rencananya penanggulangan bencana masih berbentuk reaktif, yakni bencana terjadi baru kita tanggulangi belum untuk mempreventif bencana tersebut "


" Selanjutnya kami ingin melakukan revisi terhadap undang-undang penanggulangan bencana dengan melibatkan semua pihak, bagaimana rencana pembangunan kita memperhatikan aspek kebencanaan "


"Contohnya aliran sungai masih diperbolehkan untuk dibangun pemukiman, padahal membahayakan warga. Didalam proses pembangunan apapun harus ada investigasi bencana. Sekarang ini kita sedang memperbaiki manajemen bencana kita "


Terakhir beliau sangat mengapresiasi langkah- langkah Pemerintah Kota dalam penanganan covid-19. Karena kuncinya adalah penegakan disiplin 4 M di masyarakat. 


Acara dilanjutkan dengan dialog interaktif, foto bersama dan penyerahan cinderamata dari Pemerintah Kota Bekasi kepada Komisi VIII DPR RI. (*)



TerPopuler