 |
| DPRD Bekasi Soroti Rencana WFH ASN, Tekankan Soal Sistem Monitoring Kinerja |
PATROLI BINS, KOTA BEKASI - Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mengingatkan kepada Pemerintah Kota Bekasi untuk bijak dalam pengambilan keputusan penerapan kebijakan menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), seiring arahan pemerintah pusat terkait penghematan energi.
Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Samuel Sitompul mengatakan, penerapan kebijakan WFH ini memang turut mengingat dari situasi secara Nasional menyoal terjadinya Geopolitik yang tidak menentu di Timur Tengah.
"Sehingga turut berdampak pada darurat energi, dan kebijakan dari Pemerintah Pusat harus disesuaikan secara penerapan kebijakan," ucap dia melalui keterangannya, Kamis (26/03/2026).
Menurutnya, ada beberapa sektoral penting yang mesti disesuaikan, manakala Pemerintah Kota Bekasi hendak melakukan penerapan WFH kepada para Aparatur Pemerintah Daerah.
"Artinya penerapan WFH tidak total terhadap beberapa sektor layanan publik yang langsung berdekatan langsung secara administrasi kepada masyarakat. Dan, tetap harus ada pegawai yang masuk menjalankan tugasnya," tuturnya.
Politisi Asal PDI Perjuangan ini juga berpendapat, bahwa penerapan WFH sendiri, tentunya juga harus melihat dari bagaimana penerapan pelaporan kerja pegawai terhadap pimpinan agar tetap terpantau.
"Saya minta adalah, adanya dashboard yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga laporan kerja bagi ASN yang tidak masuk atau WFH, jelas mereka melakukan apa saja selama di rumah. Jangan sampai malah menjadi libur, dan ternyata mereka tidak bekerja sama sekali," sambungnya.
Ia menambahkan, besar harapan penerapan kebijakan WFH ini, bisa disesuaikan secara persiapan dan implementasi yang matang.
"Karena intinya saya setuju soal adanya penerapan WFH ini. Tetapi, perlu ditekankan agar persoalan terhadap pelayanan publik, tetap harus berjalan secara maksimal," tuturnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi tengah melakukan kajian untuk persiapan pelaksanaan kebijakan Work From Home (WFH), seperti penyesuaian kebijakan yang tengah direncanakan oleh Pemerintah Pusat dalam menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menyatakan, Pemerintah Daerah akan melaksanakan penyesuaian kebijakan tersebut. Akan tetapi, berkenaan pelaksanaan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota masih tengah dikaji lebih lanjut.
"Prinsipnya kita akan melaksanakan arahan dari pusat, saat ini sedang Pemda kaji di Tim BKPSDM," ucap dia melalui keterangannya, Dikutip Rabu (25/03/2026).
Ia menekankan, penyesuaian penerapan WFH sendiri, bagi Aparatur Pemerintah Daerah. Tentunya, juga perlu dilakukan pencermatan, supaya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara efektif dan masif.
Sebab, Tri beranggapan bahwa pelaksanaan WFH di daerah tidak bisa serta merta dilakukan di seluruh tingkatan. Seperti, menurutnya perangkat daerah yang memang berhubungan langsung dengan pelayanan publik, lantaran tidak seluruhnya bisa diterapkan skema kerja dari luar kantor, baik WFH maupun WFA.
"Untuk efektif dan efisien karena di tingkat kota pelayanan langsung ke masyarakat, sehingga dimungkinkan dinas-dinas pelayanan tidak semuanya bisa dilakukan WFA," tuturnya.
Diberitakan, penyesuaian kebijakan ini sendiri turut diawali ketika pemerintah pusat menyiapkan beberapa langkah strategis yang akan diterapkan untuk mengantisipasi dampak ekonomi akibat perang di Timur Tengah. Salah satu opsional ialah rencana diberlakukannya WFH kepada para ASN untuk satu hari dalam waktu lima hari kerja.
"Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai Ratas yang digelar Presiden Prabowo bersama sejumlah menteri pada Kamis (19/3).
Secara, sistematis kajian teknis sendiri dilaporkan masih tengah digodok kembali oleh Pemerintah Pusat. Dengan, melalui gagasan kebijakan ini rencananya tidak hanya menyasar kepada para ASN saja. Melainkan, penerapan hal serupa juga dapat diterapkan oleh swasta dan pemerintah daerah.
Adv