 |
| Ketua Komisi Dua DPRD Kota Bekasi Latu Har Hary Mendukung Program WFH |
PATROLI BINS, KOTA BEKASI - Akibat adanya'perang Iran dan Israel-USA mempengaruhi ketersediaan Bahan bakar' Minyak ( BBM) maka Pemerintah mengambil kebijakan untuk para pekerja dapat bekerja dimana saja Work From Anywhere ( WFA), yaitu pola kerja yang memungkinkan pegawai bekerja fleksibel, tidak terbatas di rumah (WFH).
Ketua Komisi Dua yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi Latu Har Hary mendorong kepada seluruh Aparatur Pemerintah Kota Bekasi untuk mulai beralih menggunakan kendaraan transportasi umum ataupun menggunakan kendaraan ramah lingkungan seperti Bike To Work dalam mendukung aktivitas kinerja pegawai.
Hal ini, turut didukung selepas kebijakan Pemerintah Kota Bekasi yang merencanakan kebijakan WFH kepada setiap aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Rabu, dalam mendukung menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), seiring arahan pemerintah pusat terkait penghematan energi.
"Jika WFH diadakan harus didorong agar kebijakannya diarahkan untuk menggunakan kendaraan umum atau beralih kepada kendaraan ramah lingkungan seperti bike to work," ucap dia melalui keterangannya, Senin (30/03/2026).
Menurutnya, penerapan kebijakan WFH sendiri, tidak ada jaminan bagi para pegawai tidak melakukan mobilisasi atau stay di dalam rumah saja.
"Maka budaya kerja, dengan menggunakan transportasi umum bisa dicontoh seperti Belanda, seperti budaya bersepeda dalam transportasi dan ini sangat efektif dalam efesiensi BBM," sambungnya.
Selain itu, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi ini turut berpendapat, kondisi efesiensi penggunaan BBM. Sepatutnya juga menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk upaya modernisasi angkutan umum yang ada di Kota Bekasi agar lebih baik.
"Sehingga masyarakat nyaman dalam menggunakan transportasi umum yang lebih modern dan terintegrasi. Hal ini bisa menjadi exercise bagi masyarakat Kota Bekasi untuk merubah pola pikir dan budaya dalam bertransportasi dari menggunakan kendaraan pribadi kepada penggunaan kendaraan umum (Massal)," tuturnya.
Meskipun, secara keseluruhan menyoal penerapan WFH, tidak boleh menjadi ajang kecemburuan sosial, antar pegawai dan Kepala Daerah harus turut melihat dari asas keadilan bagi para Aparatur Pemerintah Daerah.
"Secara umum kebijakan WFH ini kami dukung untuk bisa dilakukan, karena ini merupakan kebijakan yang diturunkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk bisa melakukan efesiensi terutama dari sektor energi," tambahnya.
Akan tetapi, kata dia ada hal yang perlu ditekankan yakni asas keadilan bagi ASN. Terutama bagi pegawai yang bertugas di pelayanan publik.
"Dimana harus diperhatikan, apakah mereka harus tetap memberikan pelayanan, sementara sebagian ASN lainnya melakukan WFH. Sehingga, harus ada kompensasi tambahan berupa insentif untuk mereka, agar tidak terjadi kecemburuan kerja," katanya.
Adv