 |
| GRASI Desak Kadis Pendidikan Kota Bekasi Buka Seluruh Dokumen Pengadaan Mebeler, Kabid SMP : Sudah Disampaikan |
PATROLI BINS, KOTA BEKASI — Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GRASI) Kota Bekasi menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Selasa, (10/11/2026). Aksi tersebut menyoroti dugaan kejanggalan dalam pengadaan mebeler sekolah Tahun Anggaran 2026 yang terdiri atas sembilan paket dengan total anggaran mencapai Rp. 48 Miliar.
Dalam aksinya, GRASI mendesak Dinas Pendidikan Kota Bekasi membuka seluruh dokumen pengadaan yang menggunakan metode E-Purchasing melalui Mini Kompetisi. Dokumen yang diminta meliputi Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), pagu anggaran, daftar peserta, harga penawaran, berita acara evaluasi, hingga penetapan penyedia pemenang.
GRASI juga mempertanyakan informasi dugaan pengguguran peserta yang mengajukan penawaran harga terendah dengan mencantumkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40 persen. Selain itu, GRASI meminta penjelasan terkait dasar evaluasi dan keputusan tersebut, termasuk keterbukaan jejak digital proses Mini Kompetisi melalui mekanisme resmi.
Koordinator Lapangan GRASI, Muhamad Bayu, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran pendidikan yang bersumber dari uang rakyat.
"Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Kami hanya meminta transparansi dan pertanggungjawaban. Jika seluruh proses sudah sesuai aturan, seharusnya dokumen dan dasar pengambilan keputusannya dapat dijelaskan secara terbuka," tegas Bayu.
Dalam pelaksanaan aksi, massa GRASI akhirnya diterima oleh Kepala Bidang (Kabid) SMP Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Dinas tidak dapat menemui massa aksi karena sedang memiliki agenda di luar kantor.
Meski telah ditemui oleh Kabid SMP, massa GRASI menegaskan bahwa tujuan utama kedatangan mereka adalah untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban langsung dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Oleh karena itu, setelah menyampaikan seluruh tuntutan kepada perwakilan yang menemui mereka, massa aksi memilih mengakhiri aksi dan kembali dengan membawa komitmen untuk menggelar demonstrasi lanjutan.
GRASI menilai persoalan pengadaan mebeler senilai Rp48 miliar tersebut membutuhkan penjelasan langsung dari pimpinan Dinas Pendidikan, terutama terkait keterbukaan dokumen dan dasar pengambilan keputusan dalam proses pengadaan.
Tidak hanya mendesak Dinas Pendidikan, GRASI juga meminta Kejaksaan Negeri Kota Bekasi melakukan penelaahan terhadap proses pengadaan tersebut guna memastikan ada atau tidaknya indikasi penyimpangan prosedur, penyalahgunaan kewenangan, dugaan suap, maupun praktik persaingan usaha tidak sehat.
Dalam aksi tersebut, GRASI menyampaikan sepuluh tuntutan, di antaranya membuka dokumen KAK sembilan paket pengadaan, HPS dan pagu anggaran, daftar peserta beserta penawaran harga, berita acara evaluasi, dasar pengguguran peserta, surat penetapan pemenang, serta nilai kontrak akhir setiap paket.
GRASI juga mendesak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi bertanggung jawab secara terbuka. Bahkan, Bayu meminta kepala dinas mengundurkan diri apabila tidak mampu memberikan transparansi dan pertanggungjawaban publik atas persoalan tersebut.
Sebagai tindak lanjut, GRASI memberikan waktu 7 x 24 jam kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk memberikan penjelasan dan memenuhi tuntutan yang telah disampaikan. Apabila dalam tenggat waktu tersebut tidak ada kejelasan maupun respons yang memadai, GRASI memastikan akan kembali menggelar aksi demonstrasi lanjutan.
"Kami akan kembali melakukan aksi dalam waktu 7 x 24 jam apabila tidak ada kejelasan. Persoalan ini tidak akan kami biarkan begitu saja. Kami akan terus mengawal hingga ada transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas," tegas Bayu.
Menurut GRASI, anggaran pendidikan harus benar-benar memberikan manfaat bagi sekolah, peserta didik, dan tenaga pendidik. Karena itu, keterbukaan dalam setiap proses pengadaan menjadi hal penting untuk memastikan penggunaan uang rakyat berjalan sesuai ketentuan.
"Anggaran pendidikan harus benar-benar memberikan manfaat bagi sekolah, peserta didik, dan tenaga pendidik. Transparansi bukan pilihan, melainkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat," tutup Bayu.
Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) SMP, Agus Enap M.P, ketika dimintai konfirmasi menyatakan, " masalah ini sudah saya laporkan ke Kepala Dinas Pendidikan, Beliau sedang bertugas di Bandung" ucap Agus singkat melalui jaringan telepon, Rabu, 11/11/2026.
****