 |
| Rasio Timpang, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Menambah SDM Dokter |
PATROLI BINS, JAKARTA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kemendikbud Ristek untuk menambah SDM dokter serta memperbanyak fakultas kedokteran.
Menurut LaNyalla saat ini kondisi rasio dokter dengan masyarakat tidak ideal. Apalagi jumlah dokter saat ini semakin berkurang akibat banyak yang berguguran karena menjadi korban pandemi Covid-19.
"Kondisi saat ini sudah tak ideal. Untuk itu dalam satu dekade
ke depan kita memerlukan banyak tenaga dokter. Karena itu sejak sekarang harus dialokasikan dengan memperbanyak fakultas
kedokteran," ujar LaNyalla, Selasa (21/9/2021).
Sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) rasio dokter umum dan penduduk idealnya 1:1000. Sedangkan data
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada 2020, rasio dokter umum di Indonesia 1:1400 penduduk, serta persebarannya tidak
merata.
Sementara itu Perhimpunan Dokter Spesialis Paru (PDPI) pada 2020 silam mengatakan dalam satu daerah, 1 dokter paru harus melayani 100 ribu penduduk. Padahal idealnya rasio dokter spesialis 2:100 ribu penduduk.
"Memang fakta dan kita saksikan hari ini kekurangan tenaga dokter di RS daerah-daerah sangat
terasa. Ini tentunya berdampak pada dan minimnya akses dan pelayanan kesehatan. Untuk dokter spesialis, banyak RS
yang harus menunggu dokter spesialis yang sedang bertugas di RS yang lain. Dokter spesialis bertugas di tiga RS dalam waktu sehari sudah sangat umum terjadi mengingat
minimnya tenaga dokter tersebut," sambungnya.
Ditambahkan LaNyalla, jika hari ini saja jumlah dokter umum dan dokter spesialis tak ideal jika dibandingkan
dengan jumlah penduduk, maka dapat dibayangkan seandainya para dokter memasuki masa pensiun.
"Kalau tidak dipersiapkan sejak sekarang kondisi ini akan lebih parah dan
kita bisa memasuki masa defisit dokter dan
kolapsnya pelayanan kesehatan," lengkapnya.
LaNyalla juga meminta pemerintah berkaca pada kasus lonjakan Covid-19 pada Juli lalu. Dimana dokter dan tenaga kesehatan kewalahan menghadapi pasien.
Senator asal Jawa Timur itu mengingatkan seiring perlunya pembaharuan dan peningkatan kualitas
lulusan dokter sehingga lebih kompetitif harus diikuti dengan skema biaya studi yang bisa terjangkau.
"Harus dipikirkan adalah soal pendanaan bagi calon dokter. Karena bukan rahasia jika fakultas
kedokteran selain susah masuk juga mahal
biaya studinya. Perlu normalisasi biaya agar menumbuhkan minat calon mahasiswa masuk fakultas kedokteran. Juga agar dokter umum banyak yang kemudian mengambil spesialisasi," tuturnya.(*)