 |
| Abdul Muin Hafied Komisi III DPRD Kota Bekasi Meminta Pemerintah Berhati-hati Terkait Alokasi Belanja Modal Tanah |
PATROLI BINS, KOTA BEKASI - Lonjakan anggaran pembebasan lahan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi 2026, yang mencapai Rp 263,1 miliar dinilai berpotensi menjadi beban fiskal.
Anggota Komisi III sekaligus Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafied, meminta pemerintah berhati-hati, dalam menyikapi alokasi belanja modal tanah yang naik hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya.
"Untuk kegiatan pembebasan lahan ini lebih banyak untuk jalan-jalan yang dibantu dari DKI. Persoalan ini kita harus berhati-hati untuk menyikapi," ujar Muin selepas menggelar jaring aspirasi di RW 027, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Jumat (7/11/2025) malam.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyoroti rencana kerja sama pengelolaan sampah yang akan menyedot anggaran cukup besar. Menurutnya, kontrak kerja sama tidak boleh melebihi 10 tahun agar tidak menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya.
Muin menjelaskan, meski masa jabatan Wali Kota bisa mencapai dua periode atau 10 tahun, kontrak kerja sama harus dibatasi maksimal 10 tahun. Pembatasan ini penting agar tidak membebani pemerintahan selanjutnya.
"Kontraknya tidak boleh lebih dari 10 tahun. Kenapa? Supaya tidak menjadi beban nanti kepada yang lainnya. Dan itu pun juga harus berbasis yang bermanfaat, dipercayakan untuk bantuan dana pendidikan dan kesehatan," katanya.
Muin menegaskan, hasil dari kerja sama pengelolaan sampah harus dikembalikan untuk sektor pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, bukan terserap habis untuk pembebasan lahan semata.
Muin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi fiskal Kota Bekasi yang APBD-nya turun dari Rp 7,1 triliun menjadi Rp 6,7 triliun. Kondisi ini membuatnya belum puas dengan kinerja penggalian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Sebagai anggota Badan Anggaran, saya belum puas. Belum optimalnya penggalian PAD kita masih jauh dari harapan. Padahal pembangunan di Kota Bekasi luar biasa, ada Pakuwon, Summarecon, dan lainnya," ucapnya.
Muin menilai, dengan maraknya pembangunan kawasan strategis, seharusnya PAD Kota Bekasi bisa lebih maksimal. Namun, sistem digitalisasi perpajakan belum berjalan optimal sehingga masih banyak potensi yang terlewat.
"Kita sidak di Pakuwon, ada beberapa penunggak pajak, bahkan hotel. Artinya belum berjalannya sistem digitalisasi secara maksimal, masih konvensional," jelasnya.
Muin juga menyoroti pembangunan infrastruktur yang belum merata di Kota Bekasi. Menurutnya, jangankan pembangunan di lingkungan, jalan utama depan Kantor Pemerintah Kota Bekasi pun masih banyak yang kurang bagus.
"Coba lihat, depan Kantor Wali Kota di Jalan Ahmad Yani saja tidak mulus-mulus banget. Coba lihat daerah Tangerang, anggarannya jauh lebih kecil dari kita, tapi jalannya mulus," tuturnya.
Dia menambahkan, pembangunan jalan dari Harapan Indah menuju pusat kota dan dari Bekasi Timur masih perlu perhatian serius. Kondisi ini dinilai sebagai dampak dari kurang optimalnya pengelolaan fiskal daerah.
Terkait mutasi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang baru, Muin meminta kesempatan untuk mengevaluasi kinerjanya dalam satu tahun ke depan. Menurutnya, yang terpenting adalah profesionalitas dan kemampuan menggali PAD secara maksimal.
"Bapenda yang baru, Pak Solikhin, masih merabah-rabah. Semangat kerja sih bagus, tapi bukan hanya semangat. Bagaimana mindset-nya sebagai Bapenda untuk menggali potensi-potensi yang harus digali," paparnya.
Muin menegaskan, jika dalam satu tahun kepemimpinan baru mampu meningkatkan PAD dari Rp 4 triliun menjadi Rp 6 triliun, maka patut diapresiasi. Namun, jika justru anjlok, konsekuensi dan risikonya besar.
"Kalau hasil kerjanya bagus, mampu meningkatkan PAD, kita harus acungi jempol. Tapi kalau anjlok, pertanggungjawabannya wali kota yang harus bertanggung jawab," tandasnya.
Sebagai informasi, berdasarkan dokumen perencanaan keuangan, alokasi belanja modal tanah di APBD 2026 naik hampir dua kali lipat dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 120,3 miliar. Lonjakan ini untuk mendukung proyek strategis seperti PSEL Ciketing Udik, Flyover Bulak Kapal Bekasi Timur, dan Polder Air Rawalumbu.
Perlu diketahui, Dalam kegiatan jaring aspirasi di Kelurahan Pejuang, Muin menampung sejumlah keluhan warga terkait kondisi infrastruktur wilayah yang masih memerlukan perbaikan. Warga meminta perhatian terhadap jalan lingkungan dan fasilitas umum yang belum memadai.
Muin berjanji, akan memperjuangkan aspirasi warga tersebut dalam pembahasan APBD 2026, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara belanja pembangunan fisik dan pelayanan publik.
Adv