 |
| Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi : Mari Kita Turun Menjemput Langsung Aspirasi Masyarakat |
PATROLI BINS, KOTA BEKASI — Memasuki Reses ke-3 yang dimulai tanggal 7/11/2025, Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Faisal, mendorong seluruh anggota dewan untuk memanfaatkan masa reses sebagai ajang “belanja masalah” di tengah masyarakat.
Kegiatan reses yang berlangsung pada 7–12 November 2025 ini diharapkan tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi benar-benar mampu menyerap aspirasi dan memahami kebutuhan warga di setiap daerah pemilihan.
Faisal menegaskan, reses seharusnya menjadi momentum bagi para wakil rakyat untuk turun langsung, berdialog, dan mendengarkan keluhan masyarakat. Hasil dari pertemuan tersebut nantinya akan menjadi bahan penting dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.
“Mari kita turun menjemput langsung aspirasi masyarakat dan berdiskusi tentang apa saja yang menjadi kebutuhan mereka,” ujar Faisal saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bekasi, Jumat (7/11/2025).
Lebih lanjut, Faisal menambahkan bahwa kegiatan reses bukan hanya sekadar penyerapan aspirasi, tetapi juga sarana edukasi publik. Melalui pertemuan tersebut, masyarakat dapat lebih memahami peran dan mekanisme kerja pemerintah daerah.
“Reses juga bisa menjadi momen untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana pemerintah daerah bekerja dan bagaimana kebijakan itu dibuat,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bekasi, Eko Setyo Purnomo, menilai masa reses merupakan kesempatan strategis untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan Pemkot Bekasi yang sedang berjalan. Ia berencana menyampaikan sejumlah program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
“Beberapa hal yang akan kami sampaikan, antara lain kenaikan honor RT dan RW, serta bantuan operasional RW sebesar Rp100 juta per tahun. Ini penting agar masyarakat tahu bahwa pemerintah hadir dan berupaya memperkuat pelayanan di tingkat lingkungan,” kata Eko.
Dengan pendekatan yang lebih komunikatif dan partisipatif selama masa reses, DPRD Kota Bekasi diharapkan dapat menghadirkan solusi konkret bagi berbagai persoalan masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga legislatif.
Adv