 |
| Jabatan Kepala Sekolah di 65 Sekolah di Kota Bekasi "Kosong", Imron : Bagaimana Visi Misi Walikota Bekasi ? |
PATROLI BINS, KOTA BEKASI - Muhamad Imron aktivis Forum Perjuangan Rakyat Kota Bekasi, menanggapi masalah Kekosongan Jabatan Kepala Sekolah di 65 Sekolah di Kota Bekasi merupakan bukti nyata Pemerintah dan Dinas Pendidikan Kota Bekasi tidak seriusan dalam menanggapi masalah Pendidikan. Rabu, 21/2/2026
Isu masalah Kekosongan Jabatan Kepala Sekolah yang mencapai 65 sekolah di Kota Bekasi, jadi bukti bagaimana buruk nya tata kelola dan sistem pendidikan di Kota Bekasi, dari 65 Sekolah ini, 59 Sekolah Dasar (SD) dan 6 Sekolah menengah Pertama (SMP) tidak memiliki Kepala Sekolah.
Kepala sekolah merupakan bagian instrumen yang sangat penting dalam mengatur sistem pendidikan di Indonesia, Terutama mengatur Program dan jalannya organisasi Perangkat Sekolah, dan memberikan layanan pendidikan yang maksimal bagi masyarakat Kota Bekasi.
Mengingat kembali bagaimana visi misi Walikota Bekasi Tri adhianto, salah satunya terkait Pendidikan, yaitu Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat, melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial, Artinya Dinas Pendidikan Kota Bekasi Telah gagal dalam melakukan amanah Visi dan Misi Walikota Bekasi.
Ketidak seriusan Pemerintah Kota Bekasi dan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, dalam Pengisian Jabatan Kepala sekolah meruapakan satu kegagalan Walikota Bekasi Tri adhianto dan Wakil Walikota Haris Bobihoe terkait Pendidikan di Kota Bekasi.
Menurut Muhamad Imron, Aktivis Forum Perjuangan Rakyat Kota Bekasi, Kebutuhan Kepala Sekolah ini merupakan isu penting yang harus di kawal secara serius, pasal nya baik buruk nya pendidikan di kota bekasi adalah hasil dari kebijakan Kepala Sekolah di setiap sekolah itu sendiri, di sisi lain Dinas Pendidikan Kota Bekasi harus Terbuka dan transparan dalam tahapan seleksi dan penetapan Kepala Sekolah, jangan sampai seleksi ini jadi alat pungli oleh pejabat Disdik dan Pemkot bekasi,. "Ujar Imron".
Lanjut Imron, saya melihat Pemerintah Kota Bekasi dan Dinas Pendidikan Kota Bekasi sepertinya tidak bisa melihat (Buta) terhadap masalah yang sangat serius ini, Kekosongan Jabatan Kepala Sekolah ini akan berdampak secara langsung terhadap sistem Pendidikan di Kota Bekasi, Bagaimanapun Kepala Sekolah adalah bagian penting dalam dunia pendidikan, pada dasarnya yang menjalankan sistem Pendidikan di sekolah nanti nya adalah Kepala Sekolah, Jika Kepala Sekolah nya tidak ada, lalu siapa yang mengambil keputusan keputusan penting di sekolah,."Jelasnya".
Bukan hanya Masalah kekosongan jabatan, Muhamad Imron, yang menjabat sebagai Ketua Kordinator Forum Perjuangan Rakyat Kota Bekasi (FOPERA), Juga Menanggapi isu adanya dugaan Pungutan Liar yang terjadi dalam proses seleksi Kepala Sekolah di Kota Bekasi.
Menurut Muhamad Imron, "terus terang saya mencurigai masalah Kekosongan jabatan Kepala Sekolah di 65 Sekolah di Kota Bekasi ini memang sperti di Biarkan begitu aja oleh Pemerintah dan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Saya melihat Kota Bekasi ini tidak kekurangan calon Kepala Sekolah. Buktinya ada 1.800 guru di kota Bekasi yang hampir semuanya sudah memenuhi syarat untuk menjadi Kepala Sekolah",. "Jelasnya".
Tapi aneh nya gini, kok yang mendaftar cuma 170 Guru dalam Seleksi Calon Kepala Sekolah ini, atau memang dari 1.800 itu sudah di tentukan siapa yang akan menjadi kepala Sekolah itu....??, dan setelah penetapanpu calon kepala sekolah harus menunggu tahapan lain nya, salah satunya Rotasi Mutasi Pemerintah, Artinya kekosongan jabatan ini bukan Prioritas pemerintah atau Walikota untuk memperbaiki sistem pendidikan di Kota Bekasi,."Jelas Imron".
Proses seleksi calon Kepala Sekolah itu seperti hanya sebatas Formalitas, apa lagi lambatnya proses seleksi, menurut saya bukan Persoal Keterbatasan Anggaran yang di jelaskan oleh Kepala Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Karan kalau bicara Anggaran, saya rasa narasi nya lebih kepada persoalan sekala Prioritas pemerintah aja. "Jelas Imron kepda awak media".
Imron juga mengingatkan bahwa, Jangan sampai Proses seleksi Kepala Sekolah ini tidak mengedepankan prinsip-prinsip Profesionalita dan persaingan secara sehat, jangan jangan sudah di ketahui sedari awal siapa yang Lolos dan yang gagal, atau ada Pungutan liar yang di lakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan elit Pejabat Pemerintah Kota Bekasi, tutup nya"
**